Studi Kasus – Dugaan Mark-up Pengadaan Mesin Jahit JITU pada Proyek SAPORDI Thn 2004 di Kementerian Sosial

Posted: April 24, 2011 in Kasus Kerugian Negara

Pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan program pengentasan kemiskinan senilai Rp 51 miliar yaitu Program Penanganan Fakir Miskin melalui Motorisasi Sarana Penunjang Produksi (SAPORDI) Industri Rumah Tangga Bidang Konveksi. Dalam program tersebut Departemen Sosial bekerja sama dengan PT Ladang Sutera Indonesia (Lasindo) melakukan pengadaan mesin jahit.

Lokasi pabrik perakitan tersebut akan dibangun di Jawa Barat dengan kapasitas produksi tahunan sekitar 10.000 unit. Pabrik tersebut merupakan pabrik mesin jahit pertama di Indonesia. Pabrik mesin jahit pertama Lasindo Group ada di Shanghai, China, berkapasitas 30.000. Tujuan pabrik Lasindo didirikan di Indonesia bersama Kementrian Koperasi dan UKM serta Departemen Perindustrian adalah untuk meremajakan mesin-mesin jahit sebanyak 42.000 unit di sektor garmen dalam negeri, di antaranya untuk industri celana jeans di Comal dan batik di Pekalongan.

2000 – 2004 – Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas program kerja Departemen Sosial dalam kurun waktu 2000-2004 (Kabinet Megawati). Dan salah satunya adalah proyek pengadaan mesin jahit dalam Program Penanganan Fakir Miskin melalui Motorisasi Sarana Penunjang Produksi (SAPORDI) Industri Rumah Tangga Bidang Konveksi.

Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2004 yang telah disiapkan untuk program ini adalah :

Biaya yang termasuk dalam anggaran tersebut adalah biaya royalti pada pemegang merek, pajak, biaya transportasi, bongkar-muat, pembuatan boks dan dinamo, serta biaya pelatihan.

Dalam perjanjian adapun ruang lingkup kerjasama mencakup 5 hal, yakni:
a.    pengadaan mesin jahit;
b.    pelatihan;
c.    pendampingan;
d.    kepastian order;
e.    pemasaran.

Maret 2004 – Program Penanganan Fakir Miskin melalui Motorisasi Sarana Penunjang Produksi (SAPORDI) Industri Rumah Tangga Bidang Konveksi dimulai. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Departemen Sosial RI dengan PT Ladang Sutera Indonesia (PT Lasindo) yang bertindak selaku pemberi order dan pemasaran secara kontinyu pada 29 Maret 2004.

Nota Kesepahaman itu dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Depsos RI dengan PT Lasindo dengan Nomor: 21/HUK/2004 dan Nomor: 03/LSD/III/2004 yang ditandatangani langsung oleh Bachtiar Chamsyah selaku Menteri Sosial dengan Musfar Aziz selaku Direktur Utama PT Lasindo (Ladang Sutra Indonesia).

Menurut Keppres No. 80 tahun 2003, pengadaan barang dan jasa diatas Rp 50 juta harus ditenderkan kecuali ada keadaan tertentu atau keadaan khusus sehingga bisa dilakukan penunjukan langsung. Atas petunjuk dari Amrun Daulay karena pekerjaan atau barang yang dibeli adalah spesifik dan yang hanya dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten atau pekerjaan yang komplek yang hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi khusus dan atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya maka ditunjuknya lah PT Lasindo secara langsung sebagai distributor utama.

Khusus untuk pengadaan mesin jahit, dipilih mesin jahit merk JITU BRAND LSD 9990 dan JITU BRAND LSD 9990H beserta motornya sebanyak 6.000 buah yang diimport langsung dari Shanggong IMP.& EXP.CO, Ltd, Shanghai, China selaku produsen mesin jahit dengan harga Rp Rp 3.248.500 per buah dengan anggaran seperti yang telah dijelaskan di atas.

31 Mei 2004 – Harga kontrak antara PT LASINDO dengan Shanggong hanya Rp 6.795.000.000. Jumlah ini merupakan hasil perkalian antara total pembelian dalam    US$ 755,000 dengan nilai kurs rupiah (asumsi USD 1 = Rp 9.000) yang berlaku pada saat kontrak berlangsung.

24 November 2004 – Mengingat program ini adalah program sosial, maka Sekretaris Jendral Departemen Sosial RI mengirimkan surat No. 504/SJ/JS/XI/2004 kepada Departemen Keuangan untuk mendapatkan kemudahan dalam proses mendatangkan (impor) mesin jahit tersebut. Kemudahan itu dalam bentuk pemberian pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai atas import 6.000 mesin jahit dan dinamo motor oleh Depsos sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 41/KMK.010/2005.  Dimana seharusnya sesuai dengan peraturan, bea masuk untuk jenis mesin jahit rumah tangga adalah 10% dan PPN adalah 10%.

Proses Ditemukannya kejanggalan

2006 – Bermulai dari Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Departemen Sosial hingga semester II Tahun Anggaran 2005 menemukan 70 kasus pengelolaan anggaran tidak efisien senilai Rp 287,89 miliar. BPK telah menindaklanjuti 63 kasus senilai Rp 189,28 miliar, dari situ ditindaklanjuti beberapa kasus penyelewengan harga, termasuk  program pengadaan mesin jahit.

21 Januari 2010 – Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah mengaku siap diperiksa KPK.

08 Februari 2010 – Bachtiar Chamsyah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selama kepemimpinan KPK di bawah Antasari Azhar, dua kasus ini sempat dikesampingkan. Ketika itu di Departemen Sosial ada Sigid Haryo Wibisono, mantan anggota staf ahli Menteri Sosial. Sigid memang kenal dekat dengan Antasari.

Kasus Departemen Sosial ini sebenarnya tak hanya ditangani KPK, tapi juga sempat ditangani Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy membenarkan kasus itu pernah diusut di Jaksa Agung Muda Intelijen. Tapi kasusnya tak pernah naik ke pidana khusus. Kasusnya dihentikan begitu KPK menangani.

Indikasi Permasalahan

Atas berbagai kajian dan analisa terhadap proses pengadaan mesin jahit merk JITU yang dilakukan oleh PT Lasindo, telah ditemukan beberapa kejanggalan yang mengarah pada tindak pidana korupsi (TPK), yaitu:

1. Indikasi Penggelembungan Harga

Departemen Sosial RI telah menyepakati harga per buah dari mesin jahit merk JITU adalah Rp 3.248.500, yang berarti jika Depsos mengadakan mesin jahit sejumlah 5.500 unit,  dana ABT TA. 2004 yang telah dialokasikan adalah sejumlah Rp 17.866.750.000.

Namun kemudian diketahui bahwa harga pabrik yang dibeli oleh PT Lasindo sebagai importir (sekaligus rekanan proyek SAPORDI) Depsos RI kepada produsen JITU, yakni Shanggong IMP.&EXP.CO,Ltd, di Shanghai, China adalah sebagai berikut (per unit):

Harga asli mesin jahit merek JUKI  6,000,000
Dirakit di Indonesia harga menjadi  3,248,500
Diimpor dalam bentuk pecahan  1,235,455
Kerugian per unit mesin jahit  2,031,045
Jumlah pengadaan mesin jahit (unit)  5,500
Nilai dugaan kerugian negara  11,071,750,000

Dari perhitungan secara makro diatas, dapat disimpulkan bahwa diduga telah terjadi penggelembungan harga atas pengadaan mesin jahit sejumlah 5.500 unit dalam proyek SAPORDI Depsos RI senilai Rp 11.071.750.000.

Seharusnya harga aktual yang digunakan PT Lasindo pun bisa lebih murah mengingat Departemen Keuangan RI telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 41/KMK.010/2005 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan PPN atas Import 5.500 buah mesin jahit dan dynamo motor. Sesuai dengan peraturan, bea masuk untuk jenis mesin jahit rumah tangga adalah 10% dan PPN adalah 10%. Dengan demikian, harga mesin jahit setelah dibebaskan dari bea masuk dan PPN adalah sebagai berikut:

Jumlah Bea Masuk dan PPN

Diimpor dalam bentuk pecahan  1,235,455
Bea masuk 10%  123,545
PPN 10%  123,545
Harga per unit bebas pajak  988,364

Jika dikurangi dengan bea masuk dan PPN yang tidak dibayarkan karena fasilitas khusus dari negara, harga mesin jahit secara keseluruhan yang diimport dari Shanghai, China seharusnya hanya Rp 5.436.000.000.

Oleh karena itu, jika nilai penggelembungan dihitung dengan dasar harga aktual pembelian setelah dikurangi kewajiban bea masuk dan PPN, maka nilai kerugian negara yang dapat dihitung adalah sebagai berikut:

Mark Up Setelah Dikurangi Bea Masuk dan PPN

Harga asli mesin jahit merek JUKI  6,000,000
Dirakit di Indonesia harga menjadi  3,248,500
Harga per unit bebas pajak  988,364
Kerugian per unit mesin jahit  2,260,136
Jumlah pengadaan mesin jahit (unit)  5,500
Nilai dugaan kerugian negara  12,430,750,000

Nilai penggelembungan yang mencapai angka Rp 12.430.750.000 dari harga aktual yang hanya sekitar Rp 5.436.000.000 merupakan nilai yang cukup signifikan, yaitu mencapai 228,6% dari harga wajar.

2. Tanpa Tender atau Penunjukan Langsung

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Depsos RI dengan PT Lasindo Nomor 21/HUK/2004 dan Nomor 03/LSD/III/2004, pada Bab IV tentang Tugas dan Tanggung Jawab kedua belah pihak, disebutkan dalam pasal 5 ayat f bahwa tugas dan tanggung jawab pihak pertama (Depsos RI) adalah menunjuk pihak kedua (PT Lasindo) sebagai pelaksana dalam pengadaan mesin jahit berkecepatan tinggi dan sekaligus sebagai mitra kerja pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam surat klarifikasi yang dilayangkan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) atas penunjukan langsung tersebut, Depsos RI, Bachtiar Chamsyah selaku Menteri, mengatakan bahwa penunjukan langsung dilakukan karena pekerjaan atau barang yang dibeli adalah spesifik, yang hanya dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten atau pekerjaan yang komplek yang hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi khusus dan atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya. Hal itu menurut Menteri sudah sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003.

Dari alasan yang diberikan oleh pihak Depsos RI, terdapat beberapa hal yang memiliki dasar argumentasi yg lemah, yaitu:

1.     Menurut Depsos penunjukan langsung dibenarkan karena PT Lasindo adalah pemegang hak merk sesuai dengan sertifikat merek no D00.2001.18693.18827 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI tahun 2002.

Hasil kajian ICW terhadap UU No 15 tahun 2001 tentang merek, menunjukan tidak adanya hubungan antara proses pengadaan dengan kepemilikan paten merek JITU oleh PT Lasindo. UU tersebut hanya membatasi diri pada perlindungan terhadap merek tertentu yang sudah didaftarkan dari jiplakan/pemalsuan dan tindakan lain yang melanggar hak kekayaan intelektual. Sehingga argumentasi bahwa PT Lasindo memiliki hak paten merek JITU tidak menggugurkan kewajiban bagi adanya mekanisme pelelangan umum sebagaimana diperintahkan oleh Keppres No 80 Tahun 2003.

Bahkan dalam Kepres No 80 Tahun 2003 dinyatakan bahwa jika alasan Depsos RI melakukan penunjukan langsung adalah dikarenakan PT LASINDO memiliki hak paten merek ataupun agen tunggal pemegang merek produksi luar negeri, maka hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam Kepres No 80/2003 yang mengatur soal penyusunan dokumen pengadaan/barang/jasa ayat 7 yang menyebutkan “Spesifikasi teknis dan gambar: tidak mengarah kepada merk/produk tertentu kecuali suku cadang/komponen produk tertentu….dst”. Hal ini berarti Panitia Pengadaan Barang/Jasa proyek SAPORDI secara sengaja telah mengarahkan proyek pengadaan mesin jahit tersebut pada merek/produk tertentu.

2.     Alasan penunjukan langsung adalah dikarenakan pekerjaan pengadaan mesin jahit tersebut bersifat kompleks, yang hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi khusus. Alasan ini juga memiliki argumentasi yang cukup lemah mengingat barang yang dibeli adalah mesin jahit dimana mesin jahit bukan merupakan produk yang dibuat dengan teknologi khusus, sehingga tidak terdapat pihak lain yang bisa menyediakannya.

Dalam catatan ICW, paling sedikit terdapat 13 (tiga belas) produsen mesin jahit berskala internasional yang barangnya dipasarkan di Indonesia. Bahkan, merek JITU yang menjadi produksi dari PT LASINDO justru tidak terlalu dikenal di pasar dalam negeri.  Berikut merupakan daftar merek mesin jahit internasional yang beredar di Indonesia: JUKI, SINGER, BROTHER, JANOME, BUTTERFLY, YAMATO, YAMATA, SUN STAR, ASAHI, PEGASUS, MARIMOTO, KANSAI-SP, dan HASHIMA.

Bila dianalisa dari sisi harga, beragamnya merek mesin jahit yang ada akan sangat mempengaruhi harga penawaran yang disampaikan. Jika proses pengadaan mesin jahit oleh Depsos RI dilakukan dengan pelelangan umum, maka Depsos RI akan memperoleh harga yang lebih murah dan kompetitif, tanpa mengurangi kualitas barang yang diminta.

Dengan demikian, keputusan untuk melakukan penunjukan langsung atas pengadaan mesin jahit pada proyek SAPORDI 2004 tidak memiliki dasar yang kuat. Namun sebaliknya, keputusan untuk melakukan penunjukan langsung tersebut telah melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adanya pelanggaran terhadap Keppres No 80 Tahun 2003 dan indikasi kerugian negara yang cukup signifikan dalam proyek SAPORDI 2004 di Depsos RI telah menguatkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK).

Dugaan Pelanggaran Hukum

Pengadaan 5.500 mesin jahit oleh Depsos RI dengan penunjukan langsung terhadap PT Lasindo memiliki indikasi yang cukup kuat bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Sehingga para pelaku dapat dijerat dengan Pasal 2 (1) dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, yaitu untuk orang non pemerintahan/non PNS yang diduga terlibat korupsi dikenakan dengan pasal 2, sedangkan, untuk pejabat pemerintah/PNS seperti Menteri Sosial, Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial, atau panitia pengadaan dikenakan pasal 3 dan bisa berlapis dengan dijerat pasal 2. Pasal 2 (1) dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

“Pasal 2

1.     Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000.

2.     Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000.”

Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, maka pengadaan mesin jahit dinilai telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, yaitu:

Unsur-unsur Pasal 2

1.     Unsur “setiap orang”

Yang dimaksud dengan setiap orang menurut pasal ini adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawab pidana yang dilakukan. Berdasarkan hal ini, dalam kasus pengadaan mesin jahit, pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah Menteri Bachtiar Chamsyah, Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial,  Direktur Utama PT Lasindo, dan panitia pengadaan barang.

2.     Unsur “melawan hukum”

Yang dimaksud unsur melawan hukum dalam penjelasan pasal ini meliputi unsur formal dan materiil. Melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan unsur perundang-undangan. Apabila UU telah mencantumkan tegas atau melarang, dan di langgar, maka unsur formil telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta, pengadaan mesin jahit tersebut telah mengabaikan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel dan sekaligus melanggar  Keppres no 80 tahun 2003. Pelanggaran ini dibuktikan dari dilakukannya penunjukan langsung. Menurut Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah, alasan penunjukan langsung dikarenakan terdapat keadaan khusus. Namun, alasan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Keppres no 80 tahun 2003, pengadaan barang dan jasa diatas Rp 50.000.000 harus dilakukan melalui tender, kecuali jika terdapat keadaan tertentu atau keadaan khusus sehingga pengadaan dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Selain itu, dalam pasal 17 ayat 5 disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyediaan barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Keadaan khusus dan keadaan tertentu tersebut ditegaskan dalam lampiran Keppres No 80 tahun 2003. Dalam Bab I disebutkan mengenai kriteria pengadaan barang/jasa yang dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Untuk pengadaan barang dan jasa khusus, kriteria penunjukan langsung antara lain pekerjaan/barang tersebut merupakan pekerjaan/barang yang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, atau pemegang hak paten; dan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan teknologi khusus dan atau hanya ada satu penyedia yang mampu mengaplikasikannya.

3.     Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Kata memperkaya berarti terdapat penambahan kekayaan dari yang telah ada terhadap diri sendiri, orang lain atau korporasi. Dalam kasus pengadaan mesin jahit tersebut, PT Lasindo merupakan pihak yang sangat diuntungkan, yaitu dengan keuntungan yang tidak wajar yaitu sekitar 228.6%, yang diduga kuat terjadi praktik mark-up.  Adanya keuntungan yang tidak wajar tersebut telah memperkaya PT Lasindo, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

4.     Unsur ”merugikan keuangan negara”.

Pengadaan mesin jahit telah dilakukan dan uang telah dibayarkan dari kas negara, sehingga unsur merugikan keuangan negara telah terpenuhi karena negara kehilangan uang yang diperkirakan sekitar Rp 12.430.750.000.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 2 ayat 1 maka pelaku yang terlibat dapat  dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Unsur-unsur Pasal 3 (terkait dengan pejabat pemerintah/PNS)

Dalam dugaan korupsi pengadaan mesin jahit tersebut, terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan kewenangan, kesempatan, jabatan dan sarana dari pejabat di Depsos RI, sehingga merugikan keuangan negara.

KPK telah menghitung perkiraan kerugian keuangan Negara, yaitu sebesar Rp 12,43 miliar akibat penggelembungan harga mesin jahit yang cukup signifikan, yaitu sebesar 228.6%. Pada tahap ini, KPK telah meyakini bahwa akibat penggelembungan harga pada kasus pengadaan mesin jahit oleh Depsos RI tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara, namun pembuktian apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut masih dalam proses penyidikan oleh pihak KPK.

Dalam analisa pohon kerugian keuangan Negara, kasus mark-up pengadaan mesin jahit oleh Depsos RI termasuk dalam kategori aset, yaitu dalam hal pengadaan barang, dimana Depsos RI melakukan pembayaran melebihi yang seharusnya (harga wajar barang) akibat mark-up untuk barang yang spesifikasinya sudah sesuai dengan dokumen tender dan kuantitasnya sesuai dengan pesanan, tetapi harganya lebih mahal.

Dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara, KPK menggunakan konsep atau metode yang kedua, yaitu selisih antara harga kontrak dengan harga pokok pembelian atau harga pokok produksi. KPK membandingkan antara harga kontrak mesin jahit Rp 3.248.500 per unit dengan harga pokok pembelian Rp 1.235.455 per unit, yang menimbulkan perbedaan harga sebesar Rp 2.013.045. Perbedaan harga tersebut akan semakin tinggi akibat pembebasan pajak bea cukai dan PPN yang diberikan oleh Menteri Keuangan saat itu, sehingga harga pokok pembelian menjadi hanya Rp 988.364 dan menimbulkan perbedaan sebesar Rp 2.260.136 atau 228.6%.

Berdasarkan pola penghitungan kerugian keuangan Negara, pihak KPK menggunakan metode harga pokok dalam menentukan besarnya kerugian yang terjadi, yaitu dinilai dari harga impor barang dalam bentuk pecahan. Namun terdapat kelemahan dalam penghitungan menggunakan pola harga pokok dimana harga pokok tidak sama dengan harga jual akibat perbedaan margin keuntungan.


Comments
  1. Linda90 says:

    Mbak makasih yah infonya. Saya kebetulan lg cari2 materi untuk tugas kuliah saya. Saya pernah denger kasus ini, tapi baru tahu jelasnya setelah baca blog mbak. Malu2in banget yah, kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat malah dijadikan ajang memperkaya diri oknum2 yg tidak bertanggungjawab. Dan sayangnya, ini hanya satu kasus kecil dari sekian banyak kasus yang belum terungkap (baca: tidak akan terungkap).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s