Korupsi sebagai Kerugian Negara

Posted: April 24, 2011 in Korupsi

Korupsi di Indonesia telah menjadi suatu wabah yang sangat berkembang dengan subur dan tentunya berdampak menimbulkan kerugian negara. Akan tetapi perkembangan korupsi tersebut juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia, misalnya dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor). Menurut Undang-Undang tersebut tindakan korupsi dapat dikelompokkan menjadi tiga puluh jenis tindakan di antaranya tindakan korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Tindakan korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara merupakan salah satu tindakan pidana yang memiliki hukuman yang paling berat di antara jenis tindakan korupsi yang lain. Hal ini tentunya sejalan dengan fungsi dari keuangan negara adalah untuk membiayai kegiatan negara yang tujuannya adalah untuk mensejahterahkan rakyat, selain itu salah satu sumber keuangan negara adalah dari kontribusi pajak dari rakyat. Untuk menjerat para pelaku korupsi dengan Undang-Undang di atas maka harus terdapat unsur kerugian keuangan atau perekonomian negara yang harus dibuktikan seperti dijelaskan pada pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor:

 “ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Atau pada pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Oleh karena itu perhitungan dan pembuktian adanya kerugian keuangan negara sangatlah penting, selain untuk menjerat pelaku korupsi juga untuk mengembalikan kerugian yang telah disebabkan oleh tindakan korupsi tersebut ke kas negara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s