Tahap-Tahap Kerugian Negara

Posted: April 24, 2011 in Teori Kerugian Negara

Proses terkait dengan kerugian keuangan negara terbagi ke dalam 4 tahap seperti yang terlihat pada bagan di bawah.

Gambar 1. Tahap-Tahap Terkait dengan Kerugian Keuangan Negara

Tahap 1: Menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara

Pada tahap ini, penyelidik, penyidik, dan kemudian penuntut umum merumuskan perbuatan melawan hukumnya berdasarkan fakta hukumnya, di antaranya:

–       tindak pidana korupsinya

–       menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara

–       bentuk kerugian keuangan negara.

Selain menganalisis fakta-fakta hukum, para penegak hukum juga melihat berapa besar peluang untuk memenangkan perkara ini di pengadilan terkait dengan kekuatan bukti dan barang bukti yang disajikan di pengadilan, yang kemudian menjadi alat bukti bagi pertimbangan majelis hakim.  Dalam hal ini, para penegak hukum menentukan apakah pasal yang lebih mudah menjerat tersangka, misalnya apakah tersangka akan dijerat dengan pasal ”memperkaya diri” atau pasal ”menyalahgunakan kewenangan” di pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Hasil akhir dari tahap pertama adalah menentukan apakah ada kerugian keuangan negara. Hal ini terkait erat dengan produk akhir tahap kedua, yaitu menghitung besarnya sebagian keuangan negara.

Tahap 2: Menghitung kerugian keuangan negara

Pada tahap ini, pihak yang bertanggung jawab menghitung kerugian keuangan negara adalah akuntan/auditor/akuntan forensik. Di Undang-Undang, pihak yang menghitung kerugian keuangan negara disebut sebagai Ahli, seperti yang diatur dalam:

–       KUHAP pasal 1 angka 28, ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

–       UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 11 huruf c, ahli adalah BPK (bukan pribadi, anggota, karyawan, auditor)

–       UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 pasal 32 ayat 1, ahli adalah instansti yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk yang menghitung jumlah kerugian negara  “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Mengenai teknis menghitung keuangan negara akan dibahas pada bagian berikutnya. Tahap pertama (menentukan kerugian keuangan negara) dan tahap kedua (menghitung kerugian keuangan negara) sangat berhubungan erat, prosesnya interaktif dan reiterative, oleh karena itu kedua tahap ini praktis berakhir bersamaan. Kedua ini berlangsung terus sampai penegak hukum dan akuntan forensik siap dengan penuntutan di pengadilan. Berdasarkan bukti dan barang bukti yang dapat dihimpun sampai saat itu, mereka dapat memutuskan:

  1. mengumpulkan bukti dan barang bukti tambahan
  2. mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara melalui jalur hukum perdata atau hukum adminsitratif
  3. menghentikan penyelidikan (oleh KPK) atau penyelidikan/penyidikan (oleh Kepolisian dan Kejaksaan)

Bila pada akhir tahap pertama dan kedua, penyidik menyimpulkan:

  1. tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana korupsi
  2. tetapi secara nyata telah ada kerugian negara,

maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan (pasal 32 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001). Penjelasan pasal 32 ayat 1 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Didukung dengan pasal 32 ayat 2 bahwa putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Tahap 3: Menetapkan kerugian keuangan negara

Dalam tindak pidana korupsi, tahap ketiga merupakan putusan majelis hakim, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Tahap 4: Menetapkan besarnya pembayaran uang pengganti

Tahap keempat terkait dengan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi. Pembayaran uang pengganti merupakan salah pidana tambahan dalam UU Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 poin ketiga “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

~ Dirangkum dari buku Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi karangan Theodorus M. Tuanakotta terbitan Salemba Empat tahun 2009.

Undang-Undang dan Peraturan yang terkait. ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s